Makassar, Pattisnews.com:
Walikota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, melainkan juga bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Untuk maksud itu, Pemkot Makassar mengalihkan efisiensi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terluar, khususnya di Kecamatan Sangkarrang, guna mengatasi keterbatasan akses listrik dan fasilitas lainnya.
Pemkot Makassar menyadari kondisi memprihatinkan di beberapa pulau terluar, salah satunya keterbatasan pasokan listrik yang hanya tersedia 3-4 jam per hari. Kondisi ini menjadi perhatian utama dalam rencana pemerataan pembangunan di wilayah pulau terluar dan terjauh.
Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam rencana efisiensi anggaran tahun 2025. Wali Kota Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa anggaran yang diefisienkan akan dialokasikan untuk prioritas infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Makassar untuk pemerataan pembangunan, menjangkau hingga wilayah terpencil sekalipun.
Munafri Arifuddin mengemukakan, komitmen Pemkot Makassar untuk pembangunan di wilayah kepulauan sangat nyata. Tahun 2025 ini, pihaknya bertekad mengarahkan anggaran lebih besar ke pembangunan wilayah kepulauan.
Pernyataan tersebut mengemuka pada Musrenbang RPJMD, Senin 5 Mei 2025, sebagai agenda tahunan, menjadi wadah bagi warga untuk berdiskusi dan menentukan prioritas pembangunan jangka pendek. Partisipasi masyarakat dalam proses ini memastikan bahwa pembangunan benar-benar memenuhi kebutuhan riil di lapangan.
Musrenbang RPJMD yang diselenggarakan di Lapangan Karebosi juga transparansi transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat. Kehadiran Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Forkopimda, dan DPRD, menunjukkan dukungan penuh terhadap program ini. Langkah efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terluar akan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat kepulauan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah pulau dan daratan.
Sejumlah program prioritas yang akan dijalankan antara lain perbaikan akses listrik, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal. Semua program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Dengan mengalokasikan anggaran efisiensi untuk pembangunan di pulau-pulau terluar, Pemkot Makassar menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemerataan pembangunan dan kesejahteraan seluruh warganya. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar.
Melalui Musrenbang RPJMD, Pemkot Makassar melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan pembangunan. Hal ini memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. (ozan)
